Sinergi antara pemerintah dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance di Bima. Kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan daerah.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Ahmad Hidayat, sinergi antara pemerintah dan BPK sangat diperlukan untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. “Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan BPK, diharapkan dapat tercipta good governance yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Bima secara langsung,” ujar Ahmad Hidayat.
Pemerintah daerah Bima juga menyambut baik kerjasama dengan BPK dalam upaya mewujudkan good governance. Menurut Bupati Bima, H. Muhammad Lutfi, sinergi antara pemerintah dan BPK merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami siap bekerja sama dengan BPK dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance di Bima,” kata Bupati Bima.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan BPK, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di Bima dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan good governance, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan. Masyarakat juga diharapkan turut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara di Bima. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dapat terjamin dengan baik.
Sinergi antara pemerintah dan BPK merupakan kunci utama dalam upaya mewujudkan good governance di Bima. Dengan kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara di Bima dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan good governance yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.