Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan kepatuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bima sangatlah penting. BPKP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah, termasuk dalam hal ini adalah APBD Bima.
Menurut Kepala BPKP, Agung Firman Sampurna, “Peran BPKP dalam memastikan kepatuhan APBD sangatlah krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah.” Agung juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
BPKP harus secara aktif melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan APBD Bima guna memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPKP, diharapkan dapat mengurangi potensi risiko pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Alvin Pribadi, “Kepatuhan terhadap APBD sangat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan.” Alvin juga menambahkan bahwa BPKP harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk mencapai tujuan pengawasan kepatuhan APBD.
Dengan demikian, peran BPKP dalam memastikan kepatuhan APBD Bima tidak boleh dianggap remeh. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kerja keras dan komitmen BPKP dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien. Sebagai masyarakat, kita juga harus mendukung upaya BPKP dalam menjaga kepatuhan APBD Bima agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.