Pemerintah daerah Bima sedang berada dalam sorotan publik terkait tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah Bima merupakan langkah penting dalam menuju good governance yang diharapkan oleh masyarakat.
Menurut Dr. Ahmad Suaedy, seorang pakar tata kelola pemerintahan, “Kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya adalah kunci utama dalam menciptakan good governance. Tanpa kepatuhan, sulit bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.”
Langkah pertama dalam mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah Bima adalah dengan melakukan audit internal secara berkala. Audit ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kekurangan dalam sistem pemerintahan yang dapat diperbaiki.
Selain itu, keterbukaan dan transparansi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah. Menurut Prof. Dr. Herry Zudianto, seorang ahli tata kelola pemerintahan, “Pemerintah daerah Bima harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat tentang kegiatan dan keputusan yang mereka ambil.”
Pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai pemerintah daerah juga perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan. Dengan peningkatan kualitas SDM, diharapkan para pegawai pemerintah daerah dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat menjalankannya dengan baik.
Dalam upaya mencapai good governance, partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat di Bima perlu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang terjadi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah Bima dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Good governance bukanlah hal yang mustahil jika semua pihak bekerjasama dan berkomitmen untuk mencapainya.