Pentingnya Transparansi dalam Pelaporan Anggaran Bima
Transparansi dalam pelaporan anggaran merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara seperti di Kabupaten Bima. Mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan dialokasikan adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan dan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK, transparansi dalam pelaporan anggaran merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara lebih baik dan memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Namun, sayangnya masih banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bima, yang belum sepenuhnya menerapkan transparansi dalam pelaporan anggaran. Hal ini dapat menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara yang merugikan masyarakat.
Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Bima, I Made Wardana, ia menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan anggaran. “Kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait pentingnya transparansi dalam pelaporan anggaran agar dapat meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan,” ungkapnya.
Pentingnya transparansi dalam pelaporan anggaran juga diakui oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Beliau menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan dan kami akan terus berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan,” kata Bupati.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bima, untuk menjadikan transparansi dalam pelaporan anggaran sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangan negara. Hanya dengan adanya transparansi, masyarakat dapat yakin bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan daerah.