Memahami prinsip good governance dalam tata kelola anggaran daerah Bima sangatlah penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Good governance merupakan landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efektif.
Menurut Prof. Dr. Emil Salim, good governance dapat diartikan sebagai “pemerintahan yang baik” yang melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola anggaran daerah Bima, prinsip good governance harus diterapkan secara konsisten agar pengelolaan keuangan publik dapat berjalan dengan baik.
Salah satu kunci dalam memahami prinsip good governance adalah transparansi. Transparansi dalam tata kelola anggaran daerah Bima berarti informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan keuangan publik harus tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam prinsip good governance. Akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah Bima berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik harus siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keuangan yang dapat merugikan masyarakat.
Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam memahami prinsip good governance dalam tata kelola anggaran daerah Bima. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran daerah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Kesimpulannya, memahami prinsip good governance dalam tata kelola anggaran daerah Bima merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan pengelolaan keuangan publik di daerah Bima dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan harapan masyarakat.