Peran pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan publik Bima yang transparan sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan akuntabel. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan untuk kepentingan apa.
Menurut Haryadi, seorang pakar tata kelola keuangan publik, “Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan kunci utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.” Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjaga transparansi keuangan publik haruslah diutamakan.
Pemerintah daerah Bima harus bertanggung jawab dalam mengelola keuangan publik dengan transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
Menurut Bambang, seorang aktivis anti-korupsi, “Peran pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan publik yang transparan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalisir potensi terjadinya korupsi.” Oleh karena itu, pemerintah harus aktif dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjaga tata kelola keuangan publik yang transparan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah akan lebih terdorong untuk menjalankan kewajibannya dengan baik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan publik Bima yang transparan sangatlah penting untuk menciptakan good governance dan mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat juga harus turut aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.