Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap korupsi di Bima merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kedua hal ini menjadi landasan utama dalam upaya memerangi praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor di daerah ini.
Menurut Bapak Surya, seorang pakar tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi. “Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintah, maka peluang untuk terjadi korupsi akan semakin besar,” ujarnya.
Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap korupsi di Bima juga mendapat dukungan dari Ibu Maya, seorang aktivis anti korupsi. Menurutnya, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap korupsi. “Masyarakat yang memiliki akses informasi yang lebih luas dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi praktik korupsi di daerahnya,” katanya.
Namun, sayangnya, masih banyak kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap korupsi di Bima. Banyak kasus korupsi yang terungkap akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintah. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pihak terkait.
Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap korupsi di Bima sangatlah penting. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengawasan terhadap korupsi di Bima, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Sehingga pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.