Transparansi dalam pengawasan keuangan Bima menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menghindari potensi korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, “Transparansi adalah kunci utama dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk di daerah seperti Bima.”
Menurut data dari Transparency International, Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi, sehingga penting bagi pemerintah daerah seperti Bima untuk melakukan pengawasan keuangan dengan transparan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam konteks Bima, transparansi dalam pengawasan keuangan dapat dilakukan melalui penyediaan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Menurut Bupati Bima, H. Muhammad Lutfi, transparansi dalam pengawasan keuangan merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi di daerah tersebut. “Kami berkomitmen untuk menjalankan pengawasan keuangan secara transparan demi kebaikan masyarakat Bima,” ujarnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan setiap pengeluaran keuangan di Bima dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Dengan demikian, pentingnya transparansi dalam pengawasan keuangan Bima tidak hanya sebagai upaya pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Transparansi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.