Pandangan Ahli tentang Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Bima: Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Pemeriksaan kinerja pemerintah merupakan salah satu hal penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Di Bima, pemeriksaan kinerja pemerintah menjadi sorotan utama para ahli dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang saat ini masih terkendala.
Menurut Profesor Asep Warlan, seorang pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, pemeriksaan kinerja pemerintah di Bima sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. “Pemeriksaan kinerja pemerintah dapat membantu pemerintah Bima dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan dan menemukan solusi untuk permasalahan yang ada,” ujar Prof. Asep.
Namun, menurut Dr. Siti Nurjanah, seorang ahli tata kelola pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, pemeriksaan kinerja pemerintah di Bima masih memiliki beberapa kelemahan. “Pemeriksaan kinerja pemerintah di Bima cenderung tidak transparan dan seringkali terjadi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan tersebut,” ujar Dr. Siti.
Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah di Bima. Menurut Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, pemeriksaan kinerja pemerintah harus dilakukan secara independen dan transparan. “BPK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemeriksaan kinerja pemerintah dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi,” ujar Agung.
Dengan demikian, pemeriksaan kinerja pemerintah di Bima perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPK, dan para ahli tata kelola pemerintahan. Hanya dengan kerja sama yang baik, tata kelola pemerintahan di Bima dapat diperbaiki dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.