Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Bima merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Bupati Bima, terbuka dan jujur dalam pengelolaan anggaran adalah suatu keharusan. Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap APBD Bima.
Salah satu cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas adalah dengan meningkatkan akses informasi publik mengenai pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat serta melalui pelaksanaan rapat-rapat terbuka untuk membahas penggunaan anggaran.
Menurut pakar tata kelola keuangan publik, Dr. Ahmad, transparansi dan akuntabilitas adalah dua sisi dari satu koin yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa transparansi, sulit untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan anggaran untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks pengawasan APBD Bima, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Bima, diharapkan pengelolaan anggaran akan semakin efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran guna membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.