Tantangan dan solusi dalam pemantauan pengelolaan anggaran Bima menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Anggaran merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam menjalankan program-program pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Bima.
Tantangan pertama yang dihadapi dalam pemantauan pengelolaan anggaran Bima adalah transparansi dan akuntabilitas. Menurut Pakar Keuangan Publik, Dr. Sulistiyanto, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua informasi terkait anggaran dapat diakses oleh publik dengan mudah,” ujarnya.
Selain itu, tantangan lainnya adalah pengawasan yang kurang efektif terhadap penggunaan anggaran. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak temuan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bima. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan anggaran di daerah.
Namun, tidak semua harapan hilang. Ada solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agus Suryadi, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran. “Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ujarnya.
Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah dan BPK juga menjadi solusi yang efektif dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Bapak Suryanto, lembaga pengawas harus bekerja secara profesional dan independen untuk dapat mengawasi pengelolaan anggaran dengan baik.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pemantauan pengelolaan anggaran Bima dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penguatan lembaga pengawas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam pengelolaan anggaran di daerah. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.