Peran Masyarakat dalam Pengawasan Tata Kelola Anggaran Daerah Bima


Peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Bima memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di daerah ini. Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, masyarakat Bima harus aktif terlibat dalam proses pengawasan tata kelola anggaran daerah.

Menurut Dr. Muhammad Najib, seorang pakar tata kelola anggaran daerah dari Universitas Indonesia, “Peran masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan publik dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.”

Salah satu bentuk peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Bima adalah melalui partisipasi dalam rapat-rapat terbuka Badan Anggaran (Banggar) di DPRD setempat. Dengan hadir dan memberikan masukan serta pertanyaan kepada pihak terkait, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa anggaran daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan anggaran daerah. Dengan mengakses informasi anggaran secara online melalui portal transparansi anggaran daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran daerah secara real-time.

Dalam hal ini, Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Bima, Budi Santoso, menambahkan, “Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan anggaran daerah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di Bima. Masyarakat harus proaktif dalam menggunakan teknologi ini untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang bersih dan efisien.”

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran daerah Bima tidak bisa dianggap remeh. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran daerah, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.