Menjaga transparansi anggaran adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan di Bima. Dengan transparansi anggaran yang baik, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dengan lebih baik dan menghindari adanya penyalahgunaan yang merugikan.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjaga transparansi anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Menurutnya, “Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana anggaran publik digunakan. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi.”
Namun, sayangnya masih banyak daerah, termasuk Bima, yang masih belum optimal dalam menjaga transparansi anggaran. Banyak kasus penyimpangan anggaran yang terjadi akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
Menjaga transparansi anggaran juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan mengetahui dengan jelas bagaimana anggaran digunakan, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bima, disampaikan bahwa “Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan transparansi anggaran sebagai upaya pencegahan penyimpangan. BPKP siap memberikan bimbingan dan pengawasan agar anggaran publik dapat digunakan dengan efektif dan efisien.”
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Bima untuk terus meningkatkan transparansi anggaran dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, upaya pencegahan penyimpangan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan masyarakat dapat merasa lebih percaya terhadap pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah.