Meningkatkan pengawasan terhadap korupsi di Bima merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan yang dihadapi dalam upaya ini pun tidaklah sedikit, namun dengan adanya solusi yang tepat, kita bisa mengatasi masalah korupsi di daerah ini.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, korupsi di Bima masih menjadi permasalahan yang serius. “Peningkatan pengawasan terhadap korupsi di Bima harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. Menurut mantan Kepala KPK, Abraham Samad, “Penguatan lembaga pengawasan merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Bima.”
Tak hanya itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga merupakan hal yang sangat penting. Menurut Ketua Transparency International Indonesia, Natalia Soebagjo, “Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dapat menjadi kunci dalam memerangi korupsi di daerah.”
Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. “Kerjasama yang baik antara semua pihak akan memperkuat pengawasan terhadap korupsi di Bima,” kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.
Dengan adanya upaya yang komprehensif dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan korupsi di Bima bisa diminimalisir dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan Bima yang bersih dari korupsi.