Sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia, Kabupaten Bima terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi. Audit dana otonomi Bima menjadi salah satu langkah penting dalam mengungkap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana tersebut.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Bima memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan dana otonomi. “Kabupaten Bima telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan audit dana otonomi. Mereka telah berhasil mengungkap berbagai keberhasilan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana tersebut,” ujar Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Salah satu keberhasilan yang berhasil diungkap dalam audit dana otonomi Bima adalah peningkatan penggunaan dana otonomi untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima.
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan dana otonomi Bima. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana otonomi. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, BPK, dan masyarakat untuk memastikan penggunaan dana otonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi. “Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana otonomi. Mereka harus aktif dalam memantau dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut,” tambahnya.
Dengan melakukan audit dana otonomi Bima secara terus-menerus, diharapkan dapat terus mengungkap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana otonomi. Langkah-langkah perbaikan yang diambil berdasarkan hasil audit tersebut akan membawa Kabupaten Bima menuju arah yang lebih baik dalam pengelolaan dana otonomi demi kesejahteraan masyarakat.