Peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas anggaran daerah Bima memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Peran masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Masyarakat harus aktif mengawasi setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaannya.”
Dalam konteks Bima, masyarakat setempat memiliki peran yang strategis dalam memastikan akuntabilitas anggaran daerah. Dengan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai forum pengawasan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKPD) Bima, Ahmad Ridwan, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas anggaran daerah. Menurutnya, “Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan.”
Dalam upaya memperkuat peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas anggaran daerah Bima, pemerintah daerah perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran juga perlu terus dilakukan agar kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas anggaran daerah Bima bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dengan keterlibatan aktif dan kesadaran akan pentingnya pengawasan anggaran, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan negara agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah secara merata. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang baik dan transparan.